Konflik dan kekerasan komunal : pada komunitas Hindu di Nusa Tenggara Barat pasca otonomi daerah
Deskripsi Buku
| Agama | HINDU |
| Judul Buku | Konflik dan kekerasan komunal : pada komunitas Hindu di Nusa Tenggara Barat pasca otonomi daerah |
| Pengarang/Penulis | I Wayan Ardhi Wirawan |
| Bahasa | Indonesia |
| Edisi | |
| Penerbitan | Yogyakarta: Deepublish, |
| ISBN | 978-602-401-216-8 |
| Deskripsi Fisik | |
| Subjek/Kata Kunci | Ilmu Sosial; Hindu |
| Pengarang Tambahan | |
| Abstrak/Ringkasan | "Konflik merupakan suatu keniscayaan dalam pluralitas ruang sosiokultural pada sejumlah kawasan di muka planet bumi. Fenomena tersebut dilatari oleh realitas bahwa dalam kondisi kemajemukan dalam domain kehidupan sosial-budaya berdisposisi memunculkan varian-varian, baik dalam perspektif individual maupun komunal sehingga membangun agregasi yang kompleks. Kompleksitas agregasi tersebut diwarnai oleh perbedaan-perbedaan, seperti agama, etnis, bahasa, tradisi, dan keberagaman yang lainnya yang bertendensi menimbulkan persinggungan dan berpotensi mewujudkan disharmoni jika perbedaan yang ada tanpa dimaknai secara proporsional. Pluralitas dalam sejumlah elemen dalam suatu sistem sosial yang berdiposisi memicu munculnya konflik yang diindikasikan oleh adanya pengutuban, yakni penerimaan dan penolakan terhadap suatu ide-ide atau praktik yang di dalamnya melekat nilai-nilai tertentu. Berkenaan dengan fenomena tersebut, konflik memanifestasikan diri di tengah perbedaan suku bangsa, agama yang dianut tidak sama, perbedaan ras, dan dapat terpicu dari antargolongan. Kekerasan komunal yang dicandra dalam tulisan ini difokuskan pada tiga wilayah Nusa Tenggara Barat, yakni di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Sumbawa. Pada tiga lokasi tersebut konflik dan kekerasan komunal yang melibatkan kelompok etnis Bali-Hindu dengan kelompok etnis penduduk asli daerah memiliki tipologi yang tidak jauh berbeda. Dalam tulisan ini peristiwa anarkhis tersebut lebih difokuskan pada momentum pasca-diberlakukannya otonomi daerah setelah pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. " |
| Catatan/Keterangan | |
| Badan yang memiliki | JKPNPNA |
| Link Sumber | https://webadmin.ipusnas.id/ipusnas/publications/books/65960 |
| File Digital | - |